Himip Fisipol Uir - Menolak Dwi Fungsi ABRI (TNI Polri)

Pelantikan penjabat suatu daerah bukan merupakan suatu hal yang aneh terlebih apabila jabatan Gubernur daerah dalam keadaan kosong. Namun berbeda halnya apabila yang dilantik menjadi penjabat daerah adalah seorang yang masih menjadi perwira aktif baik dari TNI maupun Polri.

Beberapa hari yang lalau tepatnya tanggal 18 Juni 2018 resmi dilantik Komjen (Pol) Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. pada saat itu Komjen (Pol) Iriawan masih menyandang gelar perwira aktif dalam kepolisian.

Fenomena ini mengingatkan kita pada masa orde baru dimana ABRI (TNI dan Polri) menduduki kursi pemerintahan, yang selama prosesnya menemui hasil akhir pada tahun 1998 dengan keluarnya tuntutan para mahasiswa untuk mengahapuskan dwi fungsi ABRI (Polri dan TNI).

Namun berbeda halnya dengan orde "Zaman Now".Pemerintah mempertontonkan suatu bentuk penghianatan terhadap rakyat dengan mengangkat perwira aktif menjadi penjabat gubernur daerah.

Dari segi Perundang-undangan hal tersebut jelaslah melanggar aturan. UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 28 ayat (3) sudah sangat tegas berbunyi, "Anggota Kepolisian Negara RI dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengungdurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."

Facebook   Twitter    Instagram    Youtube